Inggris Sanksi Delapan Perusahaan Konstruksi Israel Atas Proyek Pemukiman Tepi Barat
Pemerintah Inggris telah menjatuhkan sanksi terhadap delapan perusahaan konstruksi Israel yang terlibat dalam pembangunan permukiman Yahudi di Tepi Barat yang diduduki. Sanksi ini termasuk pembekuan aset dan larangan memegang posisi direktur untuk perusahaan yang ditargetkan. Pengumuman itu datang tak lama sebelum batas waktu untuk mengajukan tawaran untuk proyek penyelesaian E1.
Dampak terhadap solusi dua negara
Proyek pemukiman E1 bertujuan untuk membagi dua Tepi Barat dan memutuskan hubungan dari Yerusalem Timur. Perkembangan ini berpotensi merusak kelangsungan hidup solusi dua negara. Menteri Luar Negeri Inggris Ed Miliband menyatakan bahwa melindungi solusi dua negara adalah prinsip panduan pemerintah. Ed Miliband mendesak perusahaan untuk tidak mengambil keuntungan dari menghancurkan solusi ini.
Selain perusahaan konstruksi, pemerintah Inggris juga memberikan sanksi kepada Tzav 9. Organisasi ini dikenal karena memblokir truk yang membawa makanan, air, dan bahan bakar ke Jalur Gaza. Otoritas Palestina menyambut baik sanksi tersebut, melihatnya sebagai pesan yang jelas mengenai rencana penyelesaian E1.
Tanggapan pemerintah Israel
Menteri Luar Negeri Israel Gideon Sa’ar menyatakan pada X bahwa Israel serius mempertimbangkan sanksi tersebut. Gideon Sa’ar mengindikasikan bahwa negara tersebut akan mengambil tindakan balasan terhadap pemerintah Inggris. Sementara isi spesifik dari langkah-langkah ini masih belum diklarifikasi, pemerintah Israel telah mengisyaratkan penentangan tegas terhadap langkah tersebut.
Yossi Dagan, presiden Dewan Regional Samaria, mengkritik pemerintah Inggris. Yossi Dagan menyebut Inggris sebagai negara kolonialis dan pembunuh. Yossi Dagan berjanji untuk terus membangun lebih banyak permukiman di Yudea dan Samaria dan Yerusalem sebagai tanggapan atas sanksi tersebut.
Ketegangan diplomatik historis
Langkah terbaru ini menyusul gesekan diplomatik sebelumnya antara kedua negara mengenai permukiman Tepi Barat. Pada September 2025, Israel mengancam akan menutup konsulat Inggris di Yerusalem Timur. Ancaman ini merupakan tanggapan terhadap sanksi perdagangan Inggris sebelumnya yang diarahkan pada permukiman Tepi Barat.
Ketegangan diplomatik untuk sementara waktu mereda pada akhir 2025. Diplomat Inggris dan Israel mencapai kesepakatan pada Oktober 2025 untuk mencegah penutupan konsulat. Namun, sanksi saat ini mengenai perusahaan konstruksi dan proyek E1 telah memperkenalkan gesekan baru antara kedua pemerintah.
Artikel ini ditulis dengan bantuan AI dari beberapa laporan berita dan ditinjau oleh editor kami sesuai prinsip editorial. Standar Redaksi · Kirim Informasi & Kontak
Komentar 0